Bupati Dharmasraya ingatkan Pemda dan DPRD: Opini BPK untuk APBD 2024 WTP dengan Penekanan Suatu Hal. Jika terus tidak tertib anggaran, program prioritas pembangunan bahkan gaji ribuan ASN bisa menjadi korban.

Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya 

Pulau Punjung ( Patron - Rakyat ) Rabu, 19 Juni 2025, Wakil bupati Dharmasraya membacakan tanggapan Bupati Dharmasraya pada saat Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan TA 2024 memberikan predikat  Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH). Artinya meskipun dianggap wajar, BPK menemukan kondisi defisit di atas batas toleransi yang diperbolehkan diakibatkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak tertib.

Berdasarkan LHP BPK, kondisi defisit APBD 2024 yakni sebesar Rp 45 Miliar diakibatkan besarnya belanja tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Pengalokasian belanja yang ada pada APBD Tahun Anggaran 2024  lebih tinggi dari proyeksi pendapatan. Sedangkan proyeksi pendapatan yang seharusnya seimbang dengan besarnya belanja justru tidak realisits atau tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya.   

“Meskipun catatan BPK ini untuk APBD 2024, namun kita perlu merubah perilaku tidak tertib anggaran ini. Ketika kami dilantik, posisi defisit sudah diangka 90 miliar. Oleh karena itu, kita harus benar benar bisa tertib anggaran. Belanja harus benar benar terukur untuk Pembangunan Prioritas. Usulan anggaran yang diterima harus seimbang dengan pendapatan yang akan masuk. Jangan semua diakomodir kemudian tidak ada sumber dana yang realistis.” kata Wakil Bupati Dharmasraya Leliarni saat membacakan laporan Bupati di DPRD.

Jika tidak diperbaiki tertib anggaran ini, maka tahun ini Dharmasraya berpotensi tidak hanya kehilangan penghargaan WTP saja, tapi bisa mengalami defisit anggaran yang lebih besar lagi.

Jika DPRD dan Pemda tidak memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih baik, program program di depan mata terancam tidak bisa terlaksana bahkan gaji ribuan ASN bisa menjadi korban. Jangan sampai seperti tahun lalu yang berdampak buruk untuk keuangan tahun ini.

Selain mengharapkan sinergi yang lebih baik, Bupati Annisa juga mengajak dalam rangka tranparansi, rapat-rapat pembahasan anggaran disiarkan langsung kepada Masyarakat, agar semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap efektifitas belanja digunakan untuk prioritas Pembangunan daerah. ( Donz )